Semarang, infojateng.id - Keberhasilan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah, mendorong Kemenko Pangan menjadikan provinsi yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen, tersebut sebagai "pilot project" penguatan kemitraan, antara sektor perikanan, UMKM, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Program itu diharapkan mampu meningkatkan konsumsi ikan, sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Dandy Satria Iswara mengatakan, dukungan Jawa Tengah terhadap program MBG dinilai sangat kuat, baik dari sisi jumlah SPPG, maupun kepatuhan terhadap standar keamanan pangan.

Baca Lainnya :

• Kejurprov Jateng: Tiga Klub Renang Jepara Borong 21 Medali0
• 1.460 Jemaah Haji Demak Siap Berangkat, Catat Jadwalnya0
• Pemkab Demak Terus Perkuat Strategi Pemberantasan Rokok Ilegal0
• Sejumlah Rumah Warga Desa Jamus Rusak Diterjang Angin Puting Beliung0
• Rembang Perkuat Program Gizi dan Posyandu, Ini Tujuannya0

Dia menyebut, banyak dapur SPPG di Jawa Tengah telah memperoleh sertifikasi, dan secara aktif menggandeng UMKM lokal untuk penyediaan bahan baku.

Hingga saat ini, potensi penerima manfaat MBG di Jawa Tengah mencapai 9,63 juta orang, dari target nasional 82,9 juta penerima manfaat. Artinya, Jawa Tengah memegang hampir 11 persen dari total penerima manfaat secara nasional.

“Selain itu, sekitar 3.800 SPPG telah operasional, dengan tingkat pencapaian pembangunan mencapai sekitar 97 persen dari target yang ditetapkan,” ujar Dandy, saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kemitraan MBG, di Ghradhika Bhakti Praja, Senin (13/4/2026).

Menurut dia, pencapaian tersebut tidak hanya dari sisi kuantitas tetapi juga kualitas. Hampir 2.000 SPPG telah memiliki sertifikasi Sanitasi Laik Higiene (SLHS), ratusan lainnya bersertifikat halal, serta lebih dari 1.300 tenaga chef telah tersertifikasi.

Standar keamanan pangan berbasis HACCP juga mulai diterapkan di sejumlah SPPG sebagai bagian dari peningkatan mutu layanan.

“Kondisi ini menunjukkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan implementasi MBG yang masif, patuh, dan siap secara sistem,” lanjutnya.

Ditambahkan, program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Dia menjelaskan, sekitar 70 persen anggaran MBG digunakan untuk pembelian bahan pangan, sehingga berdampak langsung pada penggerakan ekonomi lokal, mengingat belanja bahan pangan tersebut kembali kepada masyarakat, termasuk petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

Dandy juga menyoroti dukungan infrastruktur di Jawa Tengah yang dinilai kuat. Lebih dari 8.500 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih telah terbentuk, dan sekitar 6.200 di antaranya sudah operasional. Ekosistem ini dinilai dapat memperkuat konektivitas antara produksi pangan dan kebutuhan SPPG.

Dalam penguatan rantai pasok, sektor perikanan menjadi fokus utama, karena memiliki potensi besar baik dari perikanan tangkap maupun budidaya. Komoditas seperti lele, nila, patin, tongkol, dan tuna, dinilai sebagai sumber protein yang terjangkau dan melimpah.

Pemerintah mendorong agar ikan tidak hanya menjadi menu pelengkap, tetapi menjadi menu utama dalam program MBG.

Dia menuturkan penguatan juga dilakukan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang telah siap infrastruktur di beberapa daerah Jawa Tengah, di antaranya Jepara, Pati, Kebumen, dan Purworejo.

Secara nasional, pemerintah telah membangun 65 kampung nelayan, dan menargetkan tambahan 35 lokasi, sehingga totalnya mencapai sekitar 1.300 kampung nelayan di seluruh Indonesia.

“Selain itu, pengembangan budidaya melalui bioflok tematik juga telah dilakukan di sejumlah wilayah, seperti Batang, Kendal, Magelang, Kabupaten Semarang, dan Boyolali. Langkah ini memperlihatkan Jawa Tengah memiliki kekuatan hulu yang lengkap, untuk mendukung kebutuhan bahan baku program MBG,” tegasnya.

Di sisi lain, pelaku UMKM menyambut positif penguatan kemitraan tersebut. Pemilik usaha olahan ikan nila asal Banyumas, Sri Narsih, mengatakan produknya mulai dilirik untuk memenuhi kebutuhan menu SPPG.

Olahan nila crispy yang diproduksinya menjadi alternatif sumber protein hewani yang praktis dan tahan lama, sehingga cocok untuk distribusi dalam skala besar.

“Saat ini produk kami telah masuk ke sejumlah SPPG di beberapa daerah. Permintaan yang meningkat membuatnya menambah pasokan bahan baku dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Kami berharap penguatan kemitraan ini dapat memperluas pasar produk olahan ikan, serta meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM,” tuturnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Jawa Tengah, Hanung Triyono, menyampaikan potensi perikanan Jawa Tengah sangat besar, karena memiliki wilayah pesisir utara dan selatan.

Dia menilai program MBG menjadi momentum untuk meningkatkan konsumsi ikan, sekaligus mendorong hilirisasi produk perikanan.

“Penguatan kemitraan antara nelayan, pembudidaya, UMKM, dan SPPG diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sektor perikanan. Melalui sinergi tersebut, Jawa Tengah diharapkan dapat memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, serta menjadikan sektor perikanan lebih berdaya saing dan berkelanjutan,” pungkasnya. (eko/redaksi)