Pati, infojateng.id - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Teguh Bandang Waluyo angkat suara terkait adanya tuduhan bahwa Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menjadikan Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pati Paryanto sebagai "mesin ATM". 

Tuduhan yang dilontarkan oleh LBH Djoeang Pati Fatkhurrohman mencuat setelah banyak laporan kepadanya bahwa Plt. Sekretaris Disdikbud Pati Paryanto melakukan intervensi ke sejumlah dinas. Yang artinya melebihi kewenangannya di Disdikbud Pati. 

Baca Lainnya :

• Puncak Arus Mudik Dipresdiksi pada 14-15 Maret, Waspadai Titik Lelah di Jalur Tol Trans Jawa0
• Pemkab Pati Salurkan Bantuan untuk Guru Keagamaan0
• Soal Tudingan Tempatkan Paryanto sebagai Mesin ATM, Begini Tanggapan Plt. Bupati Pati0
• Sahabat Ungkap Kondisi Vidi Aldiano Sehari sebelum Meninggal, Suami Sheila Dara Sempat Demam0

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Pati yang membidang membidangi kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, dan kebudayaan Teguh Bandang Waluyo menegaskan agar tidak menuduh apabila tidak ada bukti. Ia meminta agar mempercayakan Kepala dan plt Sekretaris Disdikbud untuk bekerja secara optimal. 

"Kaitan tuduhan tersebut saya yakin Pak Paryanto tidak jadi "mesin ATM" oleh Pak Plt Bupati. Jangan lah menuduh yang tidak ada bukti," katanya kepada infojateng.id, Rabu (11/3/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu, mengajak masyarakat untuk mempercayakan roda pemerintahan di bawah Plt. Bupati Pati, termasuk di bidang pendidikan. Menurut Bandang, apa yang dilakukan Plt. Sekretaris Disdikbud juga sudah sesuai dengan tugasnya. 

"Kita pikirkan yang baik-baik saja. Kita percayakan nahkoda Kadisdik dan sekdin bekerja. Kalau nati kerjanya kurang bagus biar pak Plt Bupati yang mengevaluasi. Yang jelas menurut saya mereka berjalan sesuai rel nya," ungkapnya. 

Tak hanya itu, dalam rangka menindaklanjuti tudingan tersebut, Komisi D DPRD Pati juga melakukan pemanggilan terhadap jajaran Disdikbud Pati. Hadir dalam agenda tersebut Kepala Disdikbud, Plt. Sekretaris Disdikbud, jajaran Kepala Bidang dan Kasubag."Kami juga sudah memanggil jajaran Disdikbud untuk klarifikasi dan minta penjelasan," tambahnya. 

Lanjut Bandang, dalam klarifikasi tersebut, terungkap bahwa rotasi dan pengangkatan plt Sekretaris Disdikbud sudah sesuai dengan regulasi. "Sedangkan terkait tuduhan intervensi Pak Paryanto ke dinas lain, yang bersangkutan juga kami klarifikasi. Beliau (Paryanto, Red) kami tanyai tidak pernah melakukan tersebut, malah dia bilang tidak ada bukti, dan difitnah," ujarnya. 

Ketua Komisi A Narso Pilih Bungkam

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Pati Narso memilih bungkam dan tidak berkomentar saat dimintai keterangannya oleh awak media. Padahal, ia sebagai Ketua Komisi A yang membidangi pemerintahan, hukum, kepegawaian, termasuk pengawasan anggaran dan kebijakan pemerintah. 

Sebelumnya diberitakan, Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan bahwa tuduhan dari LSM DJoeang tersebut tidak berdasar. Menurutnya, pergantian dan rotasi sejumlah pejabat sudah melalui pertimbangan matang. 

Apalagi, lanjutnya, terkait dengan tuduhan menjadikan Paryanto sebagai "mesin atm". "Pantauan KPK kok main uang, itu kan tidak masuk akal mas," tegasnya.(lut/redaksi)