Semarang, infojateng.id - Berbagai kebijakan dan  program pembangunan yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama 2025 bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi setelah mengikuti rapat paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang pada Selasa (31/3/2026). 

Adapun agenda rapat paripurna tersebut adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Baca Lainnya :

• Dosen UMK: Harga Minyak Dunia Meroket, Tekan Perekonomian Indonesia 0
• Wagub Pastikan Jateng Siap Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional 0
• Sekda Jateng: Inspektorat Harus Jadi Garda Terdepan Cegah Korupsi0
• PLN Gerak Cepat Amankan Tower Terdampak Banjir Jelang Ramadan0
• Pemkot Pekalongan Bersama PLN Tertibkan Balon Udara Demi Keselamatan0

"Pembangunan wilayah kita outputnya  adalah bagaimana masyarakat sejahtera. Ukurannya adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan," kata Luthfi. 

Ucapan itu bukan isapan jempol belaka. Pada 2025, angka kemiskinan di Jawa Tengah turun dari 9,58 % menjadi 9,39 %. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mengalami penurunan 0,46 %, dari 4,78 % pada 2024 menjadi 4,32 % pada 2025.

Hal itu juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37% atau di atas rata-rata nasional. Juga realisasi investasi yang mencapai Rp88,8 triliun pada 2025.

"Ini berhasil kita lakukan dengan adanya kolaborasi berbagai pihak," ucapnya. 

Luthfi menjelaskan,  parameter dalam penurunan angka kemiskinan tidak bisa fokus pada satu bidang tertentu. Sektor sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan menjadi satu kesatuan yang harus diintervensi bersama. Tentu saja melalui kolaborasi antara provinsi dengan kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

Ia mencontohkan, intervensi melalui perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang dilakukan oleh Pemprov Jateng pada 2025 sekitar 17.000 unit. Dari situ kemudian masuk intervensi untuk penganan stunting, kesehatan, pendidikan anak,  ekonomi, dan lainnya. Dengan kesejahteraan masyarakat dapat terangkat. 

Termasuk program sekolah gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Di antaranya melalui Sekolah Kemitraan dengan SMA swasta dan SMK Jateng. Begitu juga terkait dengan bantuan sosial yang harus tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu,  Luthfi juga menyampaikan dukungan pelaksanaan program pemerintah pusat di Jawa Tengah. Di antaranya program makanan bergizi gratis (MBG) sudah mencapai 4,29 juta penerima dengan dukungan 3.364 SPPG; program 3 juta rumah capaiannya sebanyak 17.510 unit dari APBD dan 2.743 unit dari Baznad dan CSR perusahaan.

Kemudian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah 6.233 unit yang operasional dari total 8.523 unit; Cek Kesehatan Gratis sudah mencapai 14,13 juta masyarakat terlayani, termasuk di dalamnya ada program Speling; dan Sekolah Rakyat yang sudah berdiri sebanyak 17 unit di 14 kabupaten/kota dengan jumlah siswa 1.275 anak.

Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto mengatakan,  LKPJ Gubernur tahun 2025 tersebut sudah diterima. Selanjutnya akan direview dan dikritisi oleh panitia khusus (Pansus) yang sudah dibentuk dalam rapat paripurna tersebut.

"Pansus sudah dibentuk. Tentu akan kita review terkait kegiatan tahun 2025. Nanti akan kami berikan catatan untuk perbaikan tahun 2026 ini," katanya. (eko/redaksi)