Batang, infojateng.id - Bupati Batang M. Faiz Kurniawan bertindak sebagai inspektur upacara dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) Ke-XXX tahun 2026 yang digelar di halaman Pendopo Kabupaten setempat, Senin (27/4/2026).

Peringatan tahun ini mengusung tema Dengan "Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita". Tema tersebut menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal guna mewujudkan harapan bangsa melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Bupati Faiz menyampaikan, bahwa sinkronisasi antara pusat dan daerah adalah kunci utama keberhasilan pembangunan nasional. Terdapat beberapa langkah strategis yang menjadi fokus, di antaranya:

Baca Lainnya :

• Jateng Perkuat Posisi Candi Borobudur dan Prambanan sebagai Pusat Religi Dunia0
• Geger! Nelayan Jepara Temukan Mayat Mengapung di Muara Kali Wiso0
• Jelang May Day, Gubernur Jateng Rutin Serap Aspirasi Buruh0
• DPRD Jepara Godok Empat Ranperda Strategis0
• Gubernur Jateng Minta BUMD Kreatif dan Inovatif Hasilkan PAD0

Mengatasi ketidaksinkronan program agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan duplikasi anggaran.

Reformasi Birokrasi Berbasis Outcome: Mendorong birokrasi yang cepat, lincah, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat melalui digitalisasi terintegrasi.

Kemandirian Fiskal: Mendorong daerah untuk tidak terus bergantung pada dana transfer pusat dan lebih kreatif dalam mengelola ruang fiskal daerah.

Kolaborasi Antar-Wilayah: Mengatasi persoalan lintas batas seperti transportasi, lingkungan, dan ekonomi secara bersama-sama, bukan secara parsial.

Faiz juga menekankan, pentingnya penguatan layanan dasar untuk menghapus ketimpangan, terutama pada akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi.

“Khusus di sektor pendidikan, ditekankan pula pemenuhan gizi peserta didik melalui program pemberian makan bergizi gratis. Otonomi daerah memberikan ruang inovasi, namun pelaksanaannya harus tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujar Faiz saat membacakan pesan Mendagri.

Ia juga menegaskan, bahwa seluruh kegiatan pemerintahan dan peringatan hari besar harus mengedepankan prinsip efisiensi.

“Pemerintah daerah diharapkan menyelenggarakan kegiatan secara sederhana, tidak berlebihan, dan menghindari pemborosan anggaran yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (eko/redaksi)