Batang, infojateng.id –  Sebanyak 284 posisi perangkat desa di Kabupaten Batang masih kosong dan tersebar merata di hampir seluruh wilayah kabupaten.

Angka tersebut diprediksi akan terus membengkak hingga mendekati 300 formasi seiring adanya perangkat yang memasuki masa pensiun.

Kekosongan yang mayoritas disebabkan oleh Batas Usia Pensiun (BUP) ini bahkan ada yang sudah berlangsung hingga dua tahun.

Baca Lainnya :

• Gubernur Jateng Masih Kaji Penerapan WFH Bagi ASN0
• Halalbihalal Pemprov Jateng, Ruang Silaturahmi Beragam Latar Belakang0
• Reuni Akbar IKA SMANSARA Hadirkan Aksi Nyata untuk Masyarakat0
• Halalbihalal Pemprov Jateng Jadi Ajang Konsolidasi, Kepala Daerah Siap Gas Kinerja Pascalebaran0
• Momen Ahmad Luthfi Tolong Korban Laka Lantas, Bantu Evakuasi Hingga Panggilkan Ambulans0

Meski tugas-tugas desa tetap berjalan berkat kemampuan multitasking perangkat yang tersisa, Pemerintah Kabupaten Batang tak ingin membiarkan kondisi ini berlarut-larut.

Langkah pengisian jabatan ini bukannya tanpa hambatan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Batang Handy Hakim menjelaskan, bahwa saat ini pihaknya sedang berhati-hati dalam menyusun regulasi teknis.

Disampaikan dia, penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) harus menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terbaru agar tidak terjadi benturan aturan di masa depan.

“Kalau kita susun sekarang, khawatir nanti tidak sinkron dengan PP yang baru,” kata Handy saat ditemui di Kantornya, Rabu (25/3/2026).

PP tersebut diperkirakan akan turun setelah Lebaran. Begitu payung hukum pusat tersedia, Pemkab Batang akan langsung tancap gas. Pasalnya, tahun 2026 sudah memasuki agenda politik yang padat.

“Karena tahun depan sudah masuk tahapan pilkades, maka tahun ini harus selesai,” tegasnya.

Bagi warga yang berminat mendaftar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang telah memasang standar kompetensi yang cukup tinggi.

“Syarat usia rencananya dipatok minimal 20 tahun hingga maksimal 42 tahun. Di era digital ini, calon perangkat desa dituntut tidak hanya paham urusan administrasi tradisional, tapi juga wajib melek teknologi,” jelasnya.

Handy juga menekankan, bahwa penguasaan IT menjadi syarat mutlak karena hampir seluruh pengelolaan dana desa dan program strategis kini terintegrasi secara digital.

“Semua program sekarang berbasis aplikasi, jadi harus punya kemampuan IT,” ungkapnya.

Untuk menjaga objektivitas dan kualitas hasil rekrutmen, Pemkab berencana menggandeng kalangan akademisi sebagai pihak ketiga dalam proses seleksi.

Keterlibatan pihak luar ini diharapkan mampu menciptakan proses yang lebih transparan dan akuntabel.

“Meski sejauh ini pelayanan publik di desa diklaim masih berjalan normal dan belum ada laporan pelayanan terganggu pengisian formasi ini dianggap krusial,” pungkasnya.

Harapannya, dengan masuknya darah baru yang kompeten, kualitas pelayanan publik di tingkat desa dapat melonjak secara signifikan dalam jangka panjang. (eko/redaksi)