Semarang, infojateng.id - Pembangunan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Tengah hingga kini terus berlanjut. Saat ini setidaknya sudah 5.503 unit gedung yang telah terbangun. Harapannya, koperasi tersebut mampu menggerakkan ekonomi warga setempat. 

Kepala Dinas Koperasi dan UKM  Provinsi Jawa Tengah, Eddy S. Bramiyanto menyatakan, dari total 8.523 koperasi yang telah berbadan hukum, sebanyak 5.887 koperasi telah memetakan lokasi yang akan dibangun gedung koperasi. Dari jumlah itu, sebanyak 5.503 unit koperasi telah proses pembangunan gedung.  

Adapun yang sudah selesai 100 persen pembangunan gedung koperasinya mencapai  1.456 unit. Hal itu menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan capaian pembangunan koperasi terbanyak kedua secara nasional.

Dikatakan Eddy, kontribusi KDKMP terhadap penguatan ekonomi warga juga mulai terlihat. Tercatat, puluhan KDKMP telah terlibat dalam penyediaan kebutuhan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, ratusan lainnya bekerja sama dengan Perum Bulog dalam program Gerakan Pangan Murah dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp9,5 miliar. Bahkan, ratusan koperasi juga terlibat dalam mendukung stabilisasi pasokan pangan menjelang Lebaran.

Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen Pol (Purn) Erwin Chahara Rusmana menyatakan, Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan koperasi, sebab didukung jumlah desa yang besar serta tradisi berkoperasi yang sudah kuat. 

“Terkait Kopdes Merah Putih, potensi di Jateng jumlah desanya besar, tradisi berkoperasi juga sudah bagus. Kebijakan Pak Presiden kan prioritas, mohon kolaborasi,” ujar Erwin saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di Semarang, Jumat (10/4/2026).

Ia menambahkan, tindak lanjut pengembangan KDKMP perlu dilakukan melalui pemetaan yang jelas, termasuk peran berbagai pihak seperti komunitas TNI, pemerintah daerah, hingga BUMD dalam mendukung percepatan pembangunan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pengembangan KDKMP harus dikawal secara serius dan terstruktur, termasuk melalui dukungan kelembagaan dan koordinasi lintas pihak.

Selain itu, Ia juga menekankan agar model pengembangan KDKMP tidak harus seragam di setiap daerah, melainkan perlu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.

“Tidak semua KDKMP harus dipukul rata sama, disesuaikan kearifan lokal daerahnya. Di samping itu tidak boleh memaksakan satu desa satu KDKMP,” ujarnya.

Pemprov Jawa Tengah menilai pendekatan tersebut penting untuk memastikan KDKMP dapat berkembang secara berkelanjutan, adaptif, serta benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat sesuai kebutuhan di masing-masing daerah. (eko/redaksi)