Semarang, infojateng.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menargetkan implementasi kurikulum perkoperasian untuk jenjang sekolah dasar hingga menengah mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2026/2027.

Langkah ini digadang menjadi upaya strategis membangun kembali semangat ekonomi kerakyatan sejak dini, sekaligus mendukung penguatan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan, Jawa Tengah memiliki sejarah panjang sebagai basis gerakan koperasi. Karena itu, pendidikan perkoperasian dinilai penting ditanamkan sejak bangku sekolah agar generasi muda memahami konsep gotong royong dan ekonomi berbasis kebersamaan.

“Dulu kita punya KUD, tetapi banyak yang tidak berkembang karena tidak terkoordinasi dan tidak menjadi pelajaran bagi anak-anak di sekolah. Sekarang provinsi sudah menyiapkan kurikulum dan saya ingin segera dilaksanakan mulai pendidikan dasar,” kata Ahmad Luthfi saat menerima laporan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah di kantornya, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut selaras dengan program Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemahaman koperasi sejak usia sekolah diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan mencegah kegagalan model koperasi seperti yang pernah terjadi pada Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramianto, menjelaskan, rancangan insersi kurikulum perkoperasian telah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan pembahasan lanjutan bersama Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mematangkan implementasinya.

“Kami targetkan tahun ajaran baru nanti sudah bisa mulai diterapkan. Awal Juni juga direncanakan akan diluncurkan oleh Gubernur,” ujar Bramianto.

Ia menjelaskan, materi perkoperasian akan disusun secara bertahap sesuai jenjang pendidikan. Pada tingkat sekolah dasar, siswa akan dikenalkan pada konsep dasar koperasi dan semangat gotong royong.

Selanjutnya di tingkat SMP, materi diperluas pada struktur organisasi koperasi beserta tugas dan fungsinya. Sementara di jenjang SMA, siswa mulai dikenalkan pada kewirausahaan berbasis koperasi.

“Tujuannya agar anak-anak memahami sistem ekonomi kerakyatan, belajar bekerja sama, bergotong royong, dan pada akhirnya menciptakan kesejahteraan bersama,” katanya.

Pemantapan kurikulum tersebut sebelumnya juga dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian yang digelar di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Kota Semarang, pada 5-7 Mei 2026.

FGD melibatkan berbagai unsur, mulai dari Kanwil Kemenag Jateng, Dinas Pendidikan Jateng, Dinas Pendidikan Kota Semarang, tim ahli Dinas Koperasi dan UKM Jateng, hingga praktisi gerakan koperasi. Penyusunan rancangan kurikulum itu sendiri telah dimulai sejak Oktober 2025.

“Selama enam bulan kami menyusun materi bersama para guru dan praktisi koperasi. Responsnya sangat positif,” kata Bramianto. (eko/redaksi)