Semarang, infojateng.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyiapkan skema baru untuk mempercepat pemanfaatan aset idle atau aset yang belum produktif guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, pengelolaan aset idle ke depan akan didorong lebih terpusat agar proses pemanfaatannya berjalan lebih cepat dan efektif.

Salah satu skema yang juga diinisiasi Gubernur Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) adalah menyerahkan pengelolaan pemasaran aset-aset tersebut kepada Bapenda Jateng.

Baca Lainnya :

• Pembangunan Exit Tol Pattimura Salatiga Jadi Magnet Ekonomi Jateng0
• Pemkot Magelang Tekankan Penguatan SDM dan Daya Saing Ekonomi yang Inklusif0
• Insan Pers di Kendal Diminta Terus Tingkatkan Kualitas dan Integritas0
• Pemkab Kudus Gelar Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkatkan Kualitas SDM0
• Wisata Pantai Karangjahe Beach Catat Kunjungan Tertinggi Selama Libur Lebaran0

Menurut dia, langkah itu diambil karena selama ini aset daerah tersebar di berbagai kabupaten/kota. Sementara pengelolaannya masih berada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) atau di tingkat provinsi, sehingga tidak optimal.

“Kita sekarang sebetulnya untuk pemanfaatan aset, Pak Gubernur sudah punya komitmen dengan konsep baru kemarin bahwa untuk aset idle yang nganggur itu nanti dikelola oleh Bapenda. Jadi semua nanti diserahkan ke Bapenda karena Bapenda punya kantor di 35 kabupaten/kota,” kata Sumarno, usai menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR di Gradhika Bhakti Praja komplek Gubernur Jateng, Jl. Pahlawan Semarang, Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, jaringan kantor Bapenda di seluruh kabupaten/kota diharapkan dapat mempermudah pemasaran aset-aset milik Pemprov, baik untuk disewakan maupun dikerjasamakan dengan pihak lain.

“Nanti mereka yang akan menjadi marketing untuk memasarkan ini, mau disewa, mau dikerjasamakan,” ujarnya.

Sumarno menilai, pola pengelolaan yang selama ini berjalan menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi aset daerah.

Pasalnya, ada aset yang berada di daerah lain, tetapi pengelolaannya masih dilakukan oleh OPD atau instansi di Semarang, sehingga proses pemanfaatannya tidak berjalan maksimal.

“Kalau sampai saat ini kan masih dikelola di masing-masing OPD. Bahkan ada yang dikelola BPKAD, kantornya ada di Semarang, asetnya ada di Cilacap, ada di Rembang. Inilah yang menjadi kendala kemarin,” katanya.

Karena itu, Pemprov Jateng berharap skema baru tersebut dapat mempercepat pemanfaatan aset-aset yang selama ini belum menghasilkan kontribusi signifikan bagi PAD. Kata Sumarno, aset idle perlu segera dioptimalkan agar dapat memberi nilai tambah bagi keuangan daerah.

Ia mengakui, dibandingkan sektor perpajakan, kontribusi pemanfaatan aset memang tidak serta-merta besar. Namun, aset yang selama ini menganggur tetap perlu dikelola lebih produktif agar bisa menjadi salah satu sumber tambahan penerimaan daerah.

“Mudah-mudahan nanti dengan konsep baru ini menjadi akseleratif, bahwa aset-aset yang nganggur ini bisa berkontribusi untuk PAD,” kata dia.

Isu optimalisasi aset idle mengemuka di tengah upaya Pemprov Jateng mencari sumber penguatan fiskal daerah. Selain melalui pajak daerah, pemerintah provinsi juga mendorong peningkatan kontribusi dari pengelolaan aset dan penguatan badan usaha milik daerah. (eko/redaksi)