Pati, infojateng.id - Usai kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Pati Sudewo, dinamika pemerintahan di Kabupaten Pati menjadi sorotan sejumlah masyarakat. 

Salah satunya, terkait dengan rotasi sejumlah pelaksana tugas (Plt) sekretaris dinas di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). 

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Djoeang Pati, Fatkhur Rahman bahkan mendesak Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Candra agar segera mencopot jabatan Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Paryanto.

Menurutnya, alasan utamanya adalah Paryanto ditengarai seringkali menimbulkan kegaduhan dan ketidakstabilan di dalam instansi.

Dalam keterangannya, Fatkhur Rahman menyampaikan bahwa terdapat dugaan bahwa Paryanto akan dijadikan sebagai "mesin ATM" oleh Plt. Bupati untuk mengelola dan mengurusi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.

Menanggapi hal itu, Plt. Bupati Pato Risma Ardhi Chandra menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Menurutnya, pergantian dan rotasi sejumlah pejabat sudah melalui pertimbangan matang. 

Apalagi, lanjutnya, terkait dengan tuduhan menjadikan Paryanto sebagai "mesin atm". "Pantauan KPK kok main uang, itu kan tidak masuk akal mas," tegasnya. 

Sementara itu, Plt. Sekretaris Disdikbud Pati Paryanto tidak merespon pesan singkat jurnalis infojateng.id saat dikonfirmasi terkait hal te

rsebut.(redaksi)