Demak, infojateng.id - Ketahanan pangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas wilayah, termasuk keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Fluktuasi harga serta kelangkaan bahan pokok dinilai berpotensi memicu gangguan sosial di tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Demak, AKBP Arrizal Samelino Gandasaputra, dalam rapat koordinasi (rakor) ketahanan pangan yang digelar di Aula Wicaksana Laghawa, Mapolres setempat, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Demak Muhammad Mathori, perwakilan Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog Kancab Semarang, ADM KPH Semarang, serta sejumlah perbankan, di antaranya BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN Cabang Demak.

Baca Lainnya :

• Miliki Asrama Baru, Atlet Paralympic Jateng Ditantang Cetak Prestasi Dunia 0
• BPBD Jateng Gercep Tangani Banjir Solo Raya, Evakuasi Hingga Kebut Pompanisasi0
• Jelang Iduladha, Gubernur Luthfi Minta Layanan Healing Diintensifkan0
• Gubernur Jateng Pastikan Penanganan Cepat Banjir di Solo Raya0
• Festival Seni Jadi Ajang Asah Potensi Siswa Berkebutuhan Khusus Berkompetisi0

Kapolres mengatakan, bahwa ketahanan pangan berkaitan langsung dengan stabilitas kamtibmas. Karena itu, diperlukan langkah bersama dari berbagai pihak untuk mengantisipasi potensi gangguan yang timbul akibat persoalan pangan.

“Ketahanan pangan ini berkaitan langsung dengan stabilitas kamtibmas. Karena itu, perlu langkah bersama agar potensi gangguan akibat persoalan pangan dapat diantisipasi,” ujar kapolres.

Dalam rakor tersebut, sejumlah persoalan krusial turut disoroti, mulai dari belum optimalnya pemanfaatan lahan hingga rendahnya serapan hasil panen oleh Bulog.

Arrizal menjelaskan, program ketahanan pangan yang telah dijalankan sejak 2025 kini memasuki tahap penguatan pada 2026 dan menjadi prioritas nasional.

Dalam hal ini, Polres Demak turut berperan aktif mendukung percepatan swasembada pangan, khususnya pada komoditas jagung.

Di lapangan, terdapat tiga persoalan utama yang dihadapi. Pertama, masih banyak lahan pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan data, terdapat potensi lahan milik Polri sekitar 1.200 meter persegi, lahan pertanian sekitar 44,72 hektare, serta lahan berdasarkan data Dinas Pertanian mencapai sekitar 2.362 hektare.

Kedua, serapan hasil panen oleh Bulog yang masih rendah. Dari target 8.500 ton pada 2026, realisasi penyerapan baru mencapai 72 ton. Kondisi ini dinilai berdampak pada stabilitas harga dan kesejahteraan petani.

Ketiga, keterbatasan akses permodalan bagi petani. Minimnya sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu penyebab rendahnya pemanfaatan fasilitas pembiayaan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Polres Demak mendorong sejumlah langkah strategis, di antaranya optimalisasi lahan tidur, penguatan koordinasi dengan Bulog guna meningkatkan serapan hasil panen, serta percepatan akses permodalan melalui KUR.

"Selain itu, edukasi dan pendampingan kepada petani juga penting, khususnya dalam pengelolaan pembiayaan serta penerapan teknologi pascapanen, seperti pengeringan kadar air jagung untuk mengatasi kendala teknis di lapangan,” jelasnya.

Kapolres berharap sinergi lintas sektor yang terbangun dalam rakor ini dapat menghasilkan langkah konkret guna meningkatkan produksi jagung sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Demak. (eko/redaksi)