Batang, infojateng.id - Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Batang kembali tancap gas menggulirkan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) demi memastikan warga kurang mampu bisa tidur dengan nyenyak di bawah atap yang kokoh.

Pasalnya, di bawah kepemimpinan Bupati Batang M. Faiz Kurniawan, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui hunian yang layak menjadi prioritas yang tak bisa ditawar.

Meski tantangan di depan mata tergolong besar, semangat Pemkab Batang tidak surut. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Batang Tatang Sontani, mengungkapkan bahwa tahun ini sebanyak 161 unit rumah warga akan disulap menjadi lebih layak melalui kucuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD).

Baca Lainnya :

• 3.337 Urusan Warga Batang Tuntas di MPP, Berikut Layanan yang Jadi Primadona0
• Guru di Batang Jadikan AI Sahabat Edukatif, Ini Trik yang Digunakan0
• BRIN Siap Dukung Peningkatan Mutu Kelengkeng Khas Batang0
• Boyolali Terima Penghargaan Terbaik I Jateng Energy Transition Award Tahun 20260
• Polisi Terima Tambahan Laporan Dugaan TPKS di Ponpes Ndolo Kusumo Pati0

Tatang menyampaikan bahwa program ini tersebar di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Batang. Setiap rumah mendapatkan alokasi bantuan sebesar Rp18,5 juta.

“Alhamdulillah, satu unit itu nilainya Rp18,5 juta. Skemanya, Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja dan sisanya murni untuk pengadaan material,” kata Tatang saat ditemui di kantornya, Rabu (13/5/2026).

Walaupun nominal bantuan ini masih sama dengan tahun sebelumnya, Pemkab Batang memastikan setiap rupiahnya terserap efektif untuk memperbaiki kerusakan struktural rumah warga.

Tugas besar menanti Bupati Batang M. Faiz Kurniawan dan timnya. Saat ini, tercatat masih ada sekitar 14.000 unit rumah di Kabupaten Batang yang masuk dalam kategori tidak layak huni. Namun, Tatang menekankan bahwa angka ini sangat dinamis.

“Yang belum tersentuh ada sekitar 14.000-an. Itu bisa jadi tambah, bisa jadi kurang. Karena RTLH itu karakter penghuni ya. Bisa jadi anaknya sukses kerja di luar negeri lalu membangunkan rumah orang tuanya, atau sebaliknya, ada warga yang jatuh miskin karena bencana,” jelasnya.

Menyadari keterbatasan APBD jika harus menangani 14.000 rumah sendirian, Pemkab Batang melakukan langkah proaktif. Sesuai arahan bupati, jajaran DPRKP mulai melakukan "jemput bola" dengan sowan ke kementerian dan berkoordinasi intens dengan Pemerintah Provinsi.

Tatang juga menyebutkan, upaya ini mulai membuahkan titik terang. Setelah melakukan kunjungan ke kementerian terkait, Batang diproyeksikan akan mendapatkan tambahan bantuan dari pusat.

“Kalau Pusat itu kemarin kita sowan ke Pak Menteri, itu rata-rata nanti semua Kabupaten/Kota dapat sekitar 200 unit. Kita terus berupaya ke Kementerian dan Provinsi untuk mempercepat pengurangan jumlah RTLH ini,” tegasnya.

Bagi warga yang ingin mengajukan bantuan, Pemkab Batang menerapkan sistem perencanaan n-1. Artinya, rumah yang diperbaiki tahun ini merupakan hasil verifikasi dan perencanaan dari tahun sebelumnya.

“Langkah ini diambil agar bantuan yang disalurkan oleh Bupati Batang benar-benar tepat sasaran, memiliki data administrasi yang kuat, dan memberikan dampak nyata bagi pengentasan kemiskinan ekstrem di Bumi Alas Roban,” tandasnya. (eko/redaksi)